Apple Ajukan Gugatan Hukum Baru terhadap Upaya Inggris untuk Akses Data Terenkripsi

Apple telah melancarkan gugatan hukum baru terhadap upaya terbaru pemerintah Inggris untuk mendapatkan akses ke data pengguna yang dienkripsi, menurut laporan dari Financial Times. Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam pertarungan antara raksasa teknologi dan pemerintah mengenai privasi dan keamanan nasional.

Detail Gugatan

Menurut laporan tersebut, Apple bulan lalu mengajukan keluhan hukum ke Investigatory Powers Tribunal—badan peradilan independen di Inggris. Gugatan ini secara spesifik menentang "technical capability notice" atau pemberitahuan kapabilitas teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Pemberitahuan tersebut menuntut agar Apple menyediakan akses ke cadangan data cloud terenkripsi milik pengguna di Inggris. Apple telah mengonfirmasi pengajuan gugatan tersebut namun menolak memberikan komentar lebih lanjut, sejalan dengan kebijakannya untuk tidak menciptakan "pintu belakang" atau kunci utama untuk produk dan layanannya.

Konteks dan Latar Belakang

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Inggris mencoba mendapatkan akses semacam ini. Tahun lalu, Inggris membatalkan mandat serupa yang akan memberikan akses ke data pelanggan Inggris dan AS setelah negosiasi berbulan-bulan dengan pemerintahan AS saat itu.

Ad

Namun, otoritas Inggris kemudian mengeluarkan pemberitahuan baru yang secara spesifik hanya berlaku untuk pengguna di Inggris, tidak termasuk pengguna AS. Seorang juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka tidak akan mengomentari proses hukum yang sedang berjalan tetapi menekankan pentingnya akses penegak hukum ke komunikasi untuk melindungi publik dari terorisme, kejahatan serius, dan pelecehan seksual anak.

Implikasi bagi Privasi dan Industri

Kasus ini dipandang krusial karena dapat menciptakan preseden hukum yang signifikan terkait enkripsi dan privasi data. Kelompok advokasi hak asasi manusia, Liberty, yang sebelumnya terlibat dalam kasus ini, menyebutnya sebagai "kasus yang sangat penting dengan implikasi luas bagi hak privasi publik di masa depan."

Ruth Ehrlich, direktur hubungan eksternal di Liberty, memperingatkan bahwa membuka "pintu belakang" ke informasi pribadi membawa berbagai risiko terhadap data personal. Bagi investor dan pasar, hasil dari pertarungan hukum ini dapat memengaruhi cara perusahaan teknologi global beroperasi di berbagai yurisdiksi dan mengelola kewajiban mereka antara melindungi privasi pengguna dan mematuhi tuntutan keamanan nasional.