Story
RUU Kripto Berpotensi Beri Trump Keuntungan Pajak Signifikan, Lapor Bloomberg

Sebuah proposal etika bipartisan yang diajukan para senator dapat memberikan keuntungan pajak yang signifikan bagi Presiden Donald Trump melalui rancangan undang-undang (RUU) kripto yang penting. Menurut laporan Bloomberg News pada hari Kamis yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut, keuntungan tersebut mencakup kemampuan untuk menangguhkan pajak atas keuntungan modal (capital gain) dari kepemilikan aset kriptonya.
Detail Proposal dan Potensi Keuntungan
Proposal etika ini merupakan lampiran dari RUU kripto yang lebih besar dan saat ini masih dalam tahap negosiasi antara Gedung Putih dan anggota parlemen. Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa proposal tersebut, yang belum dirilis ke publik, menyertakan klausul yang mewajibkan presiden untuk melakukan divestasi atau melepaskan kepemilikan dari bisnis yang terkait dengan kripto.
Aturan divestasi semacam ini dalam konteks pejabat publik sering kali memungkinkan penangguhan pembayaran pajak *capital gain*. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan tanpa membebani pejabat tersebut secara finansial karena harus menjual aset untuk mematuhi aturan etika.
Konteks RUU dan Kepemilikan Trump
AdRUU utama yang dijuluki "Clarity Act" bertujuan untuk memperjelas yurisdiksi regulator keuangan atas sektor aset digital yang sedang berkembang pesat. Kejelasan peraturan ini berpotensi mendorong adopsi aset digital secara lebih luas di pasar.
Dukungan dari para senator kunci Partai Demokrat untuk RUU ini bergantung pada adanya ketentuan etika yang kuat. Mereka berupaya mengatasi potensi pejabat politik, termasuk Trump, untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kripto pribadi mereka. Pada bulan Juni, Trump melaporkan pendapatan lebih dari $1,4 miliar dari usaha kripto keluarganya pada tahun lalu, yang menunjukkan bagaimana sebagian besar pendapatannya kini berasal dari aset digital yang diuntungkan oleh kebijakannya.
Status Negosiasi
Negosiasi mengenai lampiran etika ini masih berlangsung, dan menjadi salah satu poin penting untuk meloloskan RUU "Clarity Act" di Kongres. Pihak Gedung Putih tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters mengenai laporan Bloomberg tersebut.