Palantir Gugat Kantor Wali Kota London Terkait Blokir Kontrak Polisi Senilai £50 Juta

Perusahaan teknologi asal AS, Palantir, mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan kantor Wali Kota London yang memblokir kontrak dengan kepolisian setempat. Palantir berargumen bahwa keputusan tersebut secara keliru mempertimbangkan "nilai dan etika" perusahaan dalam proses pengadaan.

Rincian Sengketa Kontrak

Sengketa ini berpusat pada kontrak senilai £50 juta (sekitar $67,06 juta) selama dua tahun antara Palantir dan Kepolisian Metropolitan London (Met Police). Kontrak tersebut bertujuan untuk pemanfaatan sistem kecerdasan buatan (AI) Palantir guna mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dan untuk analisis bukti dalam investigasi kriminal.

Namun, menurut laporan Reuters, kantor Wali Kota Sadiq Khan menolak untuk menyetujui kesepakatan tersebut pada bulan Mei. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa Met Police gagal mengadakan kompetisi terbuka untuk kontrak tersebut dan hanya berbicara dengan satu pemasok.

Palantir menentang alasan ini di Pengadilan Tinggi London. Pengacara perusahaan, David Pannick, menyatakan bahwa Met Police "sangat membutuhkan teknologi tersebut untuk menghemat uang" dan kesepakatan itu "akan memungkinkan mereka melindungi layanan garis depan". Palantir menuduh bahwa penolakan tersebut juga didasari oleh laporan yang mengutip juru bicara Khan mengenai kekhawatiran bahwa Palantir tidak sejalan dengan "nilai-nilai London".

Konteks dan Kontroversi

Palantir telah lama menjadi sorotan karena rekam jejaknya, termasuk penyediaan perangkat lunak untuk militer dan layanan imigrasi AS, serta pandangan politik salah satu pendirinya, Peter Thiel. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan pemerintah di Eropa terhadap ketergantungan pada platform teknologi AS.

Ad

Kasus ini bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi Palantir di Inggris. Pemerintah juga sedang melakukan peninjauan terhadap kontrak terpisah senilai £330 juta dengan National Health Service (NHS). Bulan lalu, sebuah komite parlemen menyatakan bahwa Palantir memiliki "ketidakcocokan yang jelas dengan nilai-nilai Inggris" dan merekomendasikan penggunaan klausul pemutusan kontrak.

CEO Palantir Inggris, Louis Mosley, menyebut rekomendasi komite tersebut sebagai tindakan yang "tidak bertanggung jawab".

Proses Hukum Selanjutnya

Kasus gugatan Palantir terhadap kantor wali kota kini diproses di Pengadilan Tinggi London. Pihak kantor wali kota membantah bahwa nilai dan etika perusahaan menjadi faktor dalam keputusan mereka, dan menegaskan dalam dokumen pengadilan bahwa kontrak tidak disetujui karena strategi pengadaan yang tidak sesuai prosedur.

Hakim Adam Constable telah menetapkan bahwa persidangan kasus ini akan berlangsung pada bulan Januari. Keputusan ini menolak permintaan Palantir untuk sidang yang lebih awal pada akhir tahun ini.