Andy Burnham Jadi PM Inggris, Janjikan 'Mengatur Ulang' Ekonomi di Tengah Krisis

Andy Burnham pada hari Senin resmi menjadi perdana menteri ketujuh Inggris dalam satu dekade terakhir, menggantikan Keir Starmer. Ia menjanjikan akan "mengatur ulang" negara untuk fokus pada isu-isu mendesak seperti krisis biaya hidup dan buruknya kinerja layanan publik.

Arah Kebijakan Pemerintahan Baru

Dalam pidato pertamanya, Burnham diperkirakan akan menguraikan jalan menuju "politik yang lebih stabil dan bertanggung jawab," menurut pernyataan dari kantornya. Ia berjanji akan mengubah sistem politik secara radikal untuk meningkatkan standar hidup di tengah tantangan ekonomi yang signifikan.

Langkah ini juga dilihat sebagai upaya Partai Buruh untuk menanggapi ancaman dari partai populis Reform UK yang dipimpin oleh Nigel Farage. Burnham, yang sebelumnya menjabat sebagai walikota Greater Manchester dan dijuluki 'Raja dari Utara', dianggap sebagai figur yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Tantangan Ekonomi dan Fokus Investor

Tugas berat menanti Burnham, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang lesu hingga masalah di perusahaan-perusahaan utilitas. Investor akan mencermati dengan saksama beberapa area kebijakan utama:

Ad

• Penunjukan Kabinet: Posisi Menteri Keuangan menjadi sorotan utama. Spekulasi menyebut nama Menteri Keamanan Energi Ed Miliband dan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood sebagai kandidat kuat.
• Kontrol Sektor Utilitas: Pemerintah baru mengisyaratkan kontrol publik yang lebih kuat terhadap perusahaan yang berkinerja buruk. Wakil Pemimpin Partai Buruh, Lucy Powell, kepada Sky News menyatakan bahwa Thames Water, perusahaan air terbesar di Inggris yang terbelit utang, dapat ditempatkan di bawah "langkah-langkah khusus" atau kontrol pemerintah.
• Kebijakan Fiskal: Keputusan awal mengenai pajak, belanja negara, serta kebijakan terkait sektor minyak dan gas akan menjadi sinyal penting bagi pasar keuangan.

Implikasi bagi Pasar

Bagi investor, periode transisi ini membawa ketidakpastian sekaligus harapan. Janji stabilitas politik dapat berdampak positif bagi pound sterling (GBP) dan obligasi pemerintah Inggris (gilts) dalam jangka panjang. Namun, retorika intervensionis terhadap sektor-sektor tertentu, seperti utilitas, dapat menciptakan volatilitas pada saham terkait.

Proses formal pengalihan kekuasaan dimulai setelah Keir Starmer secara resmi mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Charles. Setelah itu, Raja akan menerima Burnham dan memintanya untuk membentuk pemerintahan baru.